PMII Jawa Timur Tolak Pembatasan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid

Surabaya – Pasti Aswaja - Pernyataan wakil presiden, Jusuf Kalla yang meminta agar pengelola masjid-masjid di Indonesia berhenti memutar kaset pengajian di masjid sebelum adzan mendapat penolakan dari ketua III PKC PMII (Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), Sudarsono. Menurut penilaian kader PMII UIM Pamekasan ini, wacana itu merupakan bentuk awal intervensi pemerintah terhadap praktek keagamaan masyarakat Indonesia.

“Ini bentuk intervensi negara terhadap praktek keagamaan masyarakat Indonesia.” Kata kader PMII UIM Pamekasan ini.

Menurut Darso, sapaan akrab Sudarsono, jika pernyataan itu sampai menjadi perundangan, maka secara tidak langsung pemerintah memilih jalan untuk menghadapkan negara terhadap agama.

“Jika sampai itu (pernyataan wapres. Red.) menjadi undang-undang, maka pemerintah telah menjadikan negara sebagai vis a vis agama. Dan ini berbahaya.” Katanya kepada Pasti Aswaja melalui sambungan telepon (12/06/15).

Latar belakang kultur masyarakat Indonesia yang berbeda-beda juga menjadi alasan bagi PMII Jawa Timur untuk menolak pernyataan Wapres itu. Mungkin untuk daerah yang heterogen, pernyataan itu bisa diterima, tapi belum tentu untuk daerah homogen seperti Madura.

“Kalau di Madura ada masjid yang tidak memutar kaset-kaset murattal Al-Quran, atau tidak melantunkan shalawat sebelum adzan atau iqamah, maka masjid itu akan dicap sebagai masjid Wahabi. Sedangkan di Madura mayoritas NU.” Kata pemuda kelahiran Sumenep ini.

Darso berharap kepada wapres Jusuf Kalla, yang juga sebagai ketua DMI (Dewan Masjid Indonesia), untuk kembali mempertimbangkan wacana kontroversialnya itu.

“Jadi kami meminta kepada DMI untuk kembali mempertimbangkan wacana itu sebelum ditetapkan menjadi undang-undang.” Pungkasnya. (ahn)