Hari Tani, PMII Se-Jatim Demo Gedung DPRD

Baca Juga

Surabaya - Pasti Aswaja - Ratusan kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) se-Jawa Timur mendatangi Gedung DPRD Jawa Timur dan melakukan aksi turun jalan di sepanjang koridor Indrapura Surabaya, Senin (26/09/16).

Aksi yang dikomandoi oleh Pengurus Koordinatr Cabang (PKC) PMII Jawa Timur tersebut bertujuan untuk menyuarakan hak-hak para Petani dalam momentum Hari Tani Nasional (24/09) dengan mengangkat tema "Lawan Perampas Tanah Rakyat".

Suasana mendung pada waktu itu terasa memanas ketika para kader PMII mencoba merangsek barisan blokade petugas polisi dari Polda Jawa Timur. Aksi saling dorongpun tidak bisa dihindari, sementara Ir. Soekarwo selaku Gubernur Jatim sedang tidak berada di Gedung DPRD.

Haris Sofwanul Faqih, koordinator aksi menuturkan, bahwa hampir seluruh daerah di Jawa Timur, lahan pertanian dialihfungsikan untuk kepentingan industrialisasi, "keuntungannya untuk para penguasa, sementara limbahnya untuk para rakyat kecil," ujarnya, seperti dikutip dari situs resmi KOPRI PMII Jawa Timur.

Sementara itu, Zainuddin, selaku Ketua Umum PKC PMII Jawa Timur menambahkan, bahwa ekonomi dalam perspektif pemerintah selalu diidentikkan dengan angka yang bukan berpijak pada realita di lapangan, "pendapatan saja yang terus dikejar dan mendorong pihak asing atas nama investor untuk menanamkan modal. Sehingga mereka melupakan kualitas masyarakat tani," jelas pria asal Sampang, Madura tersebut.

Dalam aksi ini para aktivis PMII memberikan enam tuntutan kepada Pemda Jawa Timur. Pertama, distribusi tanah untuk rakyat secara merata bagi kepentingan pertanian; kedua, mewujudkan Undang–Undang No.05 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar pokok Pokok Agraria yang sejati dan seutuhnya; ketiga, tolak Smelter di Jatim yang akan mengancam lahan pertanian di Banyuwangi; keempat, nasionalisasi aset; kelima, stop liberalisasi tanah; dan keenam, menolak usaha tambang yang tidak pro-rakyat.

Demonstrasi itu akhirnya, bubar setelah adanya penandatanganan kesepakatan antara pihak PKC PMII Jatim dan Komisi B.

“Kegiatan-kegiatan industrialisasi di Jatim akan menjadi sorotan kami dan kami akan terus mengawal kebijakan-kebijakan Pemerintah daerah ke depan. Kami sangat berharap pemerintah dapat berpihak pada rakyat kecil!” tegas Zainuddin. (bor/ahn)