Category 1

Theme Support

Pancasila dan Komunisme


“1 Juni itu adalah Pancasila-nya PKI.”

Kalimat di atas adalah sepenggal statemen dari “ceramah agama” Alfian Tanjung (AT), salah seorang mantan dosen di Universitas Prof. Dr. Hamka Jakarta Selatan.

Melihat latar belakang riwayat hidup AT (sebagai mantan dosen), sangat jauh dari kata layak jika saya mengomentari statemen tersebut.

Sebenarnya tidak hanya itu saja. Masih ada statemen kotroversial AT berkenaan dengan Pancasila, di antaranya: “... Pancasila yang kelima itu adalah ketuhanan. Ketuhanan nomer lima. Ini adalah Pancasila-nya Marxis”. Statemen ini membuat saya lumayan tersenyum lebar (baca: tertawa). Jika Karl Marx masih hidup, tidak terbayang apa yang akan dilakukannya kepada AT atas pernyataan itu.

Kembali ke statemen AT di awal tulisan ini.

Berbicara kelahiran Pancasila, tidak bisa dilepaskan dari sejarah “kejatuhan” Jepang ke tangan sekutu dengan dibombardirnya kota Hiroshima dan Nagasaki. Dari sinilah kemudian Perdana Menteri Koiso pada tanggal 7 September 1944 menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia. Bentuk konkret janji ini, Jepang membentuk Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai atau dalam bahasa Indonesia dikenal Panitia Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 29 April 1945 (Muchson, 2009: 35). Sebulan setelah itu (28 Mei 1945), badan yang diketuai Dr. Radjiman Wedyodiningrat dengan 68 anggotanya ini dilantik. Meski dari jumlah itu mayoritas beragama Islam, tetapi hanya 11 orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai wakil masyarakat muslim: Ki Bagus Hadikusumo, KHA. Kahar Muzakkir, H. Agus Salim, KH. Abdul Halim, KH. Masjkur, H. Ahmad Sanusi, KH. Mas Mansjur, Abikoesno Tjokrosoejoso, Dr. Sukiman, KHA. Wahid Hasjim, dan A. Baswedan. Adapun sisanya yaitu 54 orang mewakili kelompok nasionalis bersama wakil dari umat Kristiani yang berjumlah 3 (tiga) orang, yaitu: AA. Maramis, J. Latuharhary, dan PF. Dahler. Badan ini bertugas mengumpulkan saran, usul, pendapat dari segenap lapisan masyarakat berkenaan kebutuhan memasuki era Indonesia merdeka. Untuk itu anggota BPUPKI mengadakan sidang di sebuah gedung (yang sekarang dinamakan Gedung Pancasila) di jalan Pejambon 6 Jakarta. Dalam sidang yang berlangsung selama 4 (empat) hari (29 Mei s/d 1 Juni 1945) ini persoalan dasar negara menjadi pembicaraan dan perdebatan sengit (Ulya, 2016: 68).

Bermula saat Dr. Radjiman mengajukan pertanyaan mengenai Philosofische Gronslag (landasan filosofis) negara Indonesia yang akan didirikan, perdebatan tersebut lahir. Mayoritas anggota BPUPKI tidak siap menjawab kecuali Ki Bagus Hadikusumo yang sedang menduduki tampuk Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah sebagai perwakilan islam, Muhammad Yamin, juga Soekarno sebagai wakil golongan nasionalis. Ki Bagus mengusulkan Islam sebagai dasar negara karena mayoritas masyarakat Indonesia muslim. Dalam pidatonya, dia mengatakan bahwa: “… Jika tuan-tuan bersungguh-sungguh menghendaki Negara Indonesia mempunyai rakyat yang kuat bersatu padu berdasarkan persaudaraan yang erat dan kekeluargaan serta gotong royong, dirikanlah negara kita di atas petunjuk al-Quran dan al-Hadis seperti yang sudah saya terangkan tadi” (Djaelani dalam Ulya, 2016: 68). Sedangkan Muhammad Yamin tidak menginginkan Indonesia merdeka nanti berdasarkan agama tertentu, tetapi berdasarkan peri-kebangsaan, peri-kemanusiaan, peri-ketuhanan, peri-kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat (Maarif, 1996: 28).

Perbedaan gagasan ini melahirkan pecahnya suara peserta sidang menjadi 2 kelompok. Lebih jauh lagi, bahkan untuk pertama kalinya perdebatan sengit kaum intelektual (dalam sejarah berdirinya Indonesia) hampir mengarah pada pertikaian antara kubu yang menghendaki dasar Islam dengan kelompok nasionalis yang menolak negara berdasarkan agama tertentu, meskipun di dalam kelompok ini juga banyak anggota yang beragama Islam (Ulya, 2016: 69).

Persilangan pendapat ini nampaknya tidak akan menemui titik terang, hingga pada tanggal 1 Juni 1945 Soekarno menyampaikan pidatonya di hadapan peserta sidang. Bung Karno mengajak peserta sidang untuk saling terbuka dan menerima pihak lain: “Kita hendak mendirikan suatu negara semua buat semua. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan, maupun golongan yang kaya tetapi semua buat semua”. Kemudian dia menyampaikan pendapatnya tentang dasar negara yang rumusannya terdiri dari 5 poin yang dinamakannya Pancasila. Lima sila dimaksud yaitu: 1) kebangsaan Indonesia: 2) internasionalisme atau peri-kemanusiaan; 3) mufakat atau demokrasi; 4) kesejahteraan sosial dan 5) ketuhanan (Maarif, 1996: 28). Dengan kejeniusan orasi Soekarno ini maka rumusan umum tentang dasar negara tersebut diterima secara aklamasi oleh peserta sidang. Atas dasar peristiwa tersebut maka saat itu diklaim sebagai hari lahirnya Pancasila. Dari sini pulalah melalui Keputusan Preseiden RI Nomor 24 tahun 2016 tentang Hari Lahir Pacasila, tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari libur nasional. Jadi hari lahir Pancasila didasarkan pada “kemunculan” (pertama kali) nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila bukan pada hari ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara tanggal 18 Agustus 1945 (Muchson, 2009: 35).

Yang lucu, penetapan tersebut oleh AT dinilai sebagai bentuk kesewenang-wenangan presiden, karena tidak ada yang dilibatkan dalam penetapan Kepres tersebut di atas. Saya bukan pakar hukum, tapi setahu saya presiden mempunyai hak untuk mengeluarkan “Peraturan” dan “Keputusan” atas nama kelembagaan presiden (UU. No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan).

Lebih lucu lagi, karena dalam Pancasila (yang ditetapkan pada 1 Juni) sila ketuhanan ada di urutan kelima, AT menyatakan bahwa Pancasila itu adalah Pancasila Marxis. Pernyataan ini tidak berdasar. Logika simpelnya, bagaimana mungkin seorang Marxis mau merumuskan negara dengan nilai-nilai agama di dalamnya? (lihat: Muttaqin, 2013) Apa mungkin tokoh sekelas AT tidak paham “isi kepala” Karl Marx? Apa mungkin AT tidak paham pandangan Karl Marx tentang Tuhan dan agama hingga menghubung-hubungkan Pancasila dan Marxis? Wallahu a’lam.

Jadi, pernyataan AT di atas tidak ada landasan academic drafting yang jelas. Dan ini sangat disayangkan bagi seorang mantan dosen. Dengan kata lain, semua pernyataan AT di atas adalah fitnah.

wallahu a'lam bis shawab.

Pamekasan, 04/06/2017.
Daftar Rujukan 
AR, Muchson. “Pacasila dan UUD 1945 Dalam Kehidupan Bangsa dan Negara Republik Indonesia”. Diklat Bahan Ajar—Prodi Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial UNY. Yogyakarta, 2009. 
Ma’arif, A. S. Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965). Jakarta: Gema Insani Press, 1996. 
Muttaqin, Ahmad. “Karl Marx Dan Friederich Nietzsche Tentang Agama”, Komunika, Vol. 7, No. 1. Januari-Juni 2013. 
Ulya. “Pancasila Simbol Harmonisasi Antar Umat Beragama di Indonesia”. Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan. Vol. 4, No. 1. Oktober, 2016. 
Salinan UU. No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundan-Undangan.
Salinan Kepres No. 24 tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila

0 Response to "Pancasila dan Komunisme"

Post a Comment

wdcfawqafwef