KH. M. Musleh Adnan*
Salah satu fungsi negara adalah sebagai wadah atau sarana untuk menjamin, melayani, melindungi dan mengarahkan seluruh elemen yang ada dalam bingkai kenegaraan baik rakyat sebagai warga negara, keutuhan wilayah, termasuk seluruh kekayaan negara, juga mempertahankan stabilitas pemerintahan dan menjaga kedaulatan.
السلطان ولي من لا ولي له (اخرجه أصحاب السنن غير النسائي)
"Negara (pemimpin) adalah pelindung bagi mereka yang tidak memiliki pelindung."
Dalam konteks Indonesia, sesuai dengan rumusan yang telah disepakati bersama oleh para pendiri bangsa, termasuk di dalamnya adalah ulama', dibentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Pancasila sebagai dasar negara.
“Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan walaupun golongan karya, tetapi kita mendirikan negara semua untuk semua, satu untuk semua, semua untuk satu." (Soekarno dalam Buku Negara Paripurnakarangan Yudi Latif)
Presiden pertama Indonesia mengisyaratkan bahwa Negara Indonesia ini merdeka salah satunya untuk kemakmuran rakyatnya dengan pemersatu di dalamnya, ini yang mendasari negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan, di mana kekuasaan terletak pada pemerintah pusat dan tidak pada pemerintah daerah. Namun, pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi (negara kesatuan dengan sistem desentralisasi), tetapi pada tahap terakhir kekuasaan tertinggi ada pada pemerintah pusat.
Dari teori kekuasaan, kita mengenal pembagian kekuasaan berdasarkan fungsinya, seperti yang dikemukakan John Locke yang membagi fungsi negara atas tiga fungsi, yakni: fungsi legislatif untuk membuat peraturan, fungsi eksekutif untuk melaksanakan peraturan, dan fungsi federatif, untuk mengurusi urusan luar negeri dan urusan perang dan damai. Dan menurut Jhon Locke, fungsi mengadili termasuk dalam tugas eksekutif. Lalu, teori pembagian kekuasaan John Locke disempurnakan oleh Montesquieu yang kita kenal dengan Teori Trias Politika, di mana membagi kekuasaan berdasarkan tiga fungsi, yaitu: fungsi legislatif untuk membuat undang-undang, fungsi eksekutif untuk melaksanakan undang-undang, dan fungsi yudikatif untuk mengawasi agar semua peraturan ditaati (fungsi mengadili). Menurut Mountesquieu, fungsi federatif yang dikemukakan oleh Jhon Locke disatukan dengan fungsi eksekutif, dan fungsi mengadili dijadikan fungsi yang berdiri sendiri. (Abu Daud Busroh, Ilmu Negara. Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 85)
Dalam fiqh diatur, para penyelenggara negara apapun namanya harus memegang prinsip:
تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة
"Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan."
Sistem pemerintahan hanyalah wasilah (media) sedangkan ghoyah (tujuan) terpenting adalah terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran yang berkeadilan dan berketuhanan. Maka utk meraih tujuan tersebut dua hal yang perlu di perhatikan:
Pertama, pemerintah harus adil dan amanah.
(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا) [Surat An-Nisa' 58]
وأما أهل الإمامة فالشروط المعتبرة فيهم سبعة أحدها العدالة على شروطها الجامعة (الأحكام السلطانية في الولايات الدينية ص ٦)
Kedua, pemimpin adalah pelanjut tugas pokok kenabian yaitu menjaga agama dan mengatur dunia. Maka, dibutuhkan pemimpin yang berani, memiliki jiwa besar yang tidak putus asa, dan bisa menerima kritikan serta nasehat orang lain.
Sebagaimana yang dicontohkan Abu Bakar ketika dibai'at sebagai khalifah:
أيها الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني وإ أسأت فقوموني
"Wahai rakyat, sekarang aku telah resmi menjadi pemimpin bagi kalian dan aku bukanlah yang terbaik. Maka, apabila nanti kepemimpinanku baik, maka bantulah aku; tapi, bila sebaliknya, maka luruskanlah aku." (Jami' al Masaanid wa al Marasiil juz 13 hal 85).
السِّيَاسَةُ مَا كَانَ مِنْ الْأَفْعَالِ بِحَيْثُ يَكُونُ النَّاسُ مَعَهُ أَقْرَبَ إلَى الصَّلَاحِ وَأَبْعَدَ عَنْ الْفَسَادِ ، وَإِنْ لَمْ يُشَرِّعْهُ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَزَلَ بِهِ وَحْيٌ ؛ فَإِنْ أَرَدْتَ بِقَوْلِكَ ” لَا سِيَاسَةَ إلَّا مَا وَافَقَ الشَّرْعَ ” أَيْ لَمْ يُخَالِفْ مَا نَطَقَ بِهِ الشَّرْعُ فَصَحِيحٌ ، وَإِنْ أَرَدْتَ مَا نَطَقَ بِهِ الشَّرْعُ فَغَلَطٌ وَتَغْلِيطٌ لِلصَّحَابَةِ ؛
“Syaikh Abul Wafa ibnu 'Aqil Al Hanbali berkata: As Siyaasah (politik) adalah aktivitas yang memang melahirkan maslahat bagi manusia dan menjauhkannya dari kerusakan sekalipun belum diatur oleh Rasulullah SAW. dan wahyu Allahpun belum menyinggungnya. Jika yang Anda maksud 'politik harus sesuai syariat' adalah politik tidak boleh bertentangan dengan nash (teks) syariat, maka itu benar. Tetapi, jika yang dimaksud adalah politik harus selalu sesuai teks syariat, maka itu keliru dan bertentangan dengan yang dilakukan para sahabat." (I’lamul Muwaqi’in, 6/26. Syamilah)
Pernyataan di atas ingin menjelaskan bahwa politik dan Islam 'tak terpisahkan. Karena, dalam sejarah, agama Islam adalah agama yang pernah hadir dalam sebuah institusi negara. Islam mampu menjadi ideologi, pandangan hidup, arah dan tujuan hidup bermasyarakat dan bernegara. Islam dengan seperangkat fikroh dan thoriqoh (ide, peraturan dan tata cara pelaksanaannya) telah memberikan pengaturan yang jelas tentang masalah hubungan antar pemeluk agama. Atas dasar ikatan aqidah ini, Islam menyatukan manusia diseluruh dunia lintas bangsa, ras, dan warna kulit.
Berkaitan dengan masalah ini, Imam al-Ghazali berkata: “Karena itu, dikatakanlah bahwa agama dan kekuasaan adalah dua saudara kembar. Dikatakan pula bahwa agama adalah pondasi (asas) dan kekuasaan adalah penjaganya. Segala sesuatu yang tidak punya pondasi niscaya akan roboh dan segala sesuatu yang tidak memiliki penjaga niscaya akan musnah.” (Al-Ghazali, Al-Iqtishâd fî al-I’tiqâd, hlm. 199).
Tapi, bila agama hanya digunakan untuk kepentingan politik jangka pendek, memenangkan pemilu sangatlah keliru. Apalagi kemudian setelah menang pemilu, agama ditinggalkan seperti yang selama ini terjadi. Tradisi elit-elit politik cenderung mendadak islami menjelang pemilu, mulai dari pakai kopiah, sholat jum’at, sampai kunjungan ke pesantren dan majelis ta’lim. Rakyat membutuhkan pemimpin bukan sekedar sholih secara ritual, tapi pemimpin sholih secara politik, pemimpin yang mau menerapkan ajaran Nabi yang Rahmatan lil 'alamiin pemimpin yang mau mencampakkan ideologi dan sistem kapitalisme.
Prof. Abd A'la (Guru Besar Sejarah Pemikiran Politik Islam sekaligus mantan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya) menegaskan: "Agama seharusnya menjadi dasar umatnya untuk bersiyasah atau berpolitik, bukan sekadar dijadikan alat. Agama yang mengajarkan kemanusiaan dan kebaikan harus menjadi dasar dan tujuan berpolitik umat, bukan dijadikan alat." Ujarnya.
"Jika cara berpolitik itu tidak selaras dengan tujuan agama, dia memastikan tujuan berpolitik kelompok tersebut tidak akan membawa kemaslahatan bagi umat manusia." Lanjutnya.
* Pengurus Lembaga Dakwah PCNU Pamekasan.
