• Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer

Pasti Aswaja's Content

Islam Indonesia, Kaffah-kah?

 on Wednesday, February 28, 2018  

Oleh: Mohsi Yadi*

Pada forum diskusi hukum, negara dan kebangsaan sering kali muncul pertanyaan-pertanyaan mendasar, diantaranya: mengapa Indonesia tidak menggunakan dasar Islam secara kaffah? Mengapa hukum di Indonesia tidak menggunakan konsep Islam, seperti qishash, rajam dan hudud? Serta pertanyaan-pertanyaan lain yang saya kira sama, yaitu menanyakan ke-kaffah-an islamnya negara Indonesia.

Sedikitnya ada beberpa hal yang penting untuk disimak:

Pertama: konsep negara tidak secara tekstual dikemukakan dalam Al-Qur'an, bahkan secara tidak langsung pembentukan sebuah negara dipasrahkan sepenuhnya pada kreasi dan potensi bangsanya. Sebagaimana ungkapan Prof Mahfudz MD., nama dan desain, serta ideologi merupakan produk sebuah bangsa. Dalam Islam, konsep sebuah negara tidak melepaskan diri dari terma pemimpin. Dan teori ini bisa dilihat dalam kitab al-Ahkam al-Sulthaniyyah karya Imam Al-Mawardi.

Kedua: pada pihak lain, menjalankan dan mengimplementasikan syariah Islam merupakan keharusan bagi ummatnya sebagaimana bunyi ayat:
ياايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة. الاية
Jumhuru al-tafsir sepakat bahwa maksud dari ayat itu adalah ketundukan dan kepasrahan terhadap Islam merupakan harga mati, termasuk juga keharusan implementasi aturannya baik yang menyangkut ibadah, al-syakhshiyyah, al-jinayah, al-dasturiah, al-qanuniyah, al-murafaat, dan muamalah. Namun, perlu digaris bawahi, bentuk implementasi yang dimaksud tidak lantas tekstual al-Quran dan al-Hadits, yang berakibat pada kedangkalan dan kejumudan peradaban Islam. Tetapi, ada uslub dan thariqah yang perlu dilalui dalam rangka memahaminya, yang telah diproduksi oleh ulama' pada bidangnya. Sehingga, posisi mujtahid dan mufassir dalam hal ini sangat menentukan.

Ketiga: dalam penerapan syariah Islam di Indonesia, dapat dikatakan sebagian kecil dijalankan, dan sebagian besar belum terealisasikan. Contoh kecilnya adalah hanya bagian kecil hukum perdata saja (baca: UU Perkawinan No. 01 tahun 1974, KHI, dan undang-undang lainnya yang sebagian pasalnya selaras dengan hukum Islam) dan itupun masih sebatas legitimasi saja dari para peneliti dan cendikia, karena sebagian sumbernya adalah hukum Islam, tidak secara total. Dengan kenyataan itu (tidak secara menyeluruh menerapkan hukum Islam) Indonesia bersalah menurut Islam. Sepintas hipotesa di atas dapat dibenarkan. Tetapi, perhatikan hadits ini;
إذا امرتكم بشيء فأتوا منه مااستطعتم. وإذا نهيتكم عنه فانتهوا.
Hadits ini mengindikasikan bahwa implementasi dan penerapan syariah Islam itu tidak kaku dan konstan. Apalagi masih ada kalimat مااستطعتم yang menandakan ada standarisasi kemampuan dalam penerapannya. Sehingga, Indonesia dengan pluralitas agama, kedudukannya dalam Islam sangat legitimed.

Keempat: mengenai sistem pemidanaan di Indonesia, yang tidak menerapkan qishash, hudud, dan rajam. Maka, perlu ditengadahkan sebuah Qaidah
مالا يدرك كله لا يترك كله
Ketika Indonesia, dengan pluralitas agamanya, yang belum mungkin untuk menerapkan secara total konsep pemidanaan Islam. Maka, negara dalam eksistensinya wajib syar'i hadir untuk merumuskan dan menyusun aturan-aturan yang berkaitan dengan hukuman yang perlu diterapkan, dan tetap mengacu pada semangat atau prinsip-prinsip hukum pidana Islam. Di samping itu pula, pemberlakuan syariah Islam pada sektor hukum pidana sepenuhnya menjadi hak prerogatif negara, dalam hal ini eksekutif dan legislatif sebagai pelaksana dan perumus, sedangkan yudikatif sebagai pihak yang memberikan punnisment. Sebagaimana, wahbah Al-Zuhaili dalam Fiqh al-Islam wa Adillatuhu (jilid 06:58) menyebutkan bahwa urusan hudud diserahkan pada imam (pemerintah) atau kepada siapa yang diberi mandat yang disetujui oleh para pakar fiqh. Karena persoalan hudud adalah haqqullah, maka harus ada upaya ijtihad secara mendalam. 

Kelima: konsep pemidanaan yang diundangkan di Indonesia dengan tidak menerapkan konsep hudud yang tekstualis al-Qur'an, hal itu merupakan pengejawantahan dari Qaidah
اذا تعارض مفسدتان رعي اعظمهما ضررا بإرتكاب أخفهما. 
Dengan demikian, menjaga stabilitas dan keamanan sebuah negara dan bangsa dengan konsep pemidanaan produk pemerintah yang tidak bersumber langsung pada syariah secara tekhnis maupun materinya, hal tersebut lebih diutamakan daripada harus memaksakan sebuah konsep pemidanaan Islam unsich, secara juga Indonesia masih belum siap atas konsep tersebut mengingat pluralitas agamanya. Sehingga, rumusan dan penerapan konsep pemidanaan di Indonesia tidak sama sekali bertentangan dengan prinsip hukum Islam.
*Alumni PMII STAI-MU

Islam Indonesia, Kaffah-kah? 4.5 5 Pasti Aswaja Wednesday, February 28, 2018 Oleh: Mohsi Yadi* Pada forum diskusi hukum, negara dan kebangsaan sering kali muncul pertanyaan-pertanyaan mendasar, diantaranya: m...


No comments:

Post a Comment

Pasti Aswaja. Powered by Blogger.
J-Theme