Saturday, January 26, 2019

Larangan Memberontak Pemerintah yang Sah

Larangan Memberontak Pemerintah yang Sah

Baca Juga

Al-Imam an-Nawawi menegaskan, ijma' ulama, bahwa tindakan makar/pemberontakan terhadap pemerintah yang sah adalah haram, meski pemerintahan fasik atau zalim:
وأمّا الْخُرُوجُ عليْهِمْ وقِتالُهُمْ فحرامٌ بإجْماعِ الْمُسْلِمِيْن وإنْ كان فسقةً ظالِمِيْن.

"Adapun keluar dari ketaatan terhadap penyelenggara negara dan memeranginya maka hukumya haram berdasarkan ijma' ulama, meskipun mereka fasik dan zalim." (Yahya bin Syaraf an-Nawawi, al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj, XII: 229)

Sebab pemberontakan akan mengobarkan fitnah yang sangat besar, pertumpahan darah, perselisihan antargolongan dan semisalnya. (Muhammad bin Ahmad ar-Ramli, Ghayah al-Bayan, I: 27) Dengan bahasa lain Dr. Wahbah az-Zuhaili menegaskan:
ولا يحُوْزُ الْخُرُوْجُ عنِ الطَّاعةِ بِسببِ أخْطاءٍ غيْر أساسِيةٍ لا تُصادِم نصَّ قطْعِيًّا سواءٌ أكانتْ بِاجْتِهادٍ أمْ بِغيْر اجْتِهادٍ حِفاظًا على وِحْدةِ الأُمَّةِ وعدمِ تمْزِيْقِ كلِماتِها.

"Tidak dibolehkan memberontak pemerintah sebab kesalahan tidak mendasar yang tidak menabrak nash qath'i, baik dihasilkan dengan ijtihad atau tidak, demi menjaga persatuan umat dan mencegah perpecahan dan pertikaian di antara mereka." (Az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami, VI:705)

Dalam ajaran dan tradisi Ahlussunnah wal Jamaah, tidak pernah ditemukan "kamus" memberontak. Bahkan pelaku pemberontakan disebut Khawarij, meski istilah ini mulanya hanya mengarah kepada kelompok yang membelot dari kepemimpinan Ali bin Abi Thalib RA., namun secara dinamis juga digunakan untuk setiap kelompok yang melakukan tindakan makar terhadap pemerintah yang sah. (Abu al-Fadhl as-Senori, Syarh al-Kawakib al-Lamma'ah: 13)

Dalam catatan sejarah disampaikan bahwa pada saat kepemimpinan al-Watsiq, para ahli fikih Baghdad bersepakat menemui Imam Ahmad bin Hanbal untuk membicarakan penyimpangan-penyimpangan Sang Raja, al-Watsiq, sekaligus rencana pemberontakan atas kepemimpinannya. Mereka mengadu kepada Imam Ahmad: "Sesungguhnya perkara ini telah memuncak dan tersebar, yaitu ucapan al-Qur'an adalah makhluk dan hal-hal lain yang tidak kami setujui dengan kepemimpinan al-Watsiq". Imam Ahmad menjawab:
"Wajib atas kalian mengingkarinya hanya dalam hati kalian. Jangan melepaskan tangan kalian dari kepatuhan kepada pemimpin kalian. Jangan kalian memecah belah persatuan kaum muslimin. Jangan kalian menumpahkan darah kalian dan kaum muslimin. Renungkanlah akibat dari pemberontakan yang hendak kalian lakukan. Bersabarlah kalian sampai orang baik hidup tentram dan selamat dari bahaya orang-orang jahat. Pemberontakan ini merupakan tindakan yang tidak benar dan menyalahi ajaran para sahabat." (Ibnu Muflih al-Madisi, al-Adah al-Syar'iyyah, I: 221)
Syaikh Abdul Fattah Qudaisy al-Yafi', ulama Ahlussunnah wal Jamaah kontemporer, dalam kitab al-Manhajiyyah al-'Ammah fi al-'Aqidah menyebutkan, bila menilik sejarah, dulu saat pemerintah Islam dipimpin oleh rezim Mu'tazilah Jahmiyyah seperti Khalifah al-Makmun, al-Watsiq dan al-Mu'tashim, tidak satupun ulama Ahlussunnah wal Jamaah memberontak. Mereka juga tidak pernah memfatwakan haram berjamaah di belakang para pemimpin yang bukan Ahlussunnah wal Jamaah itu. Tidak pula mengharamkan agresi militer bersama mereka. Padahal banyak ulama waktu itu, seperti Imam Ahmad bin Hanbal, al-Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi, Abu Dawud dan ulama besar abad ketiga hijriyyah selainnya. Demikian teladan etika ulama Ahlussunnah wal Jamaah terhadap pemerintah meskipun berbeda pandangan. (Syaikh Abdul Fattah Qudais al-Yafi': 32-33)
Disadur dari:
Tim Bahtsul Masail HIMASAL. Fikih Kebangsaan: Merajut Kebersamaan di Tengah Kebhinekaan (Kediri: Lirboyo Press dan LTN HIMASAL, 2018).
Share:

0 comments:

Post a Comment

Home Style

Contact Form

Name

Email *

Message *

Ads

Ads

Latest News

Popular Posts

Blog Archive