Sunday, February 3, 2019

Politik Identitas

Politik Identitas

Baca Juga

Oleh: Muhammad Ahnu Idris*

Saya tidak kenal siapa Ania Loomba, Homi K. Bhabha dan Gayatri C. Spivak. Tapi, menurut orang-orang, nama-nama tersebut bisa dijadikan rujukan dalam penelitian berkenaan "Politik Identitas." Politik Identitas? Ya Tuhan, istilah apa lagi ini?!

Setelah saya tanya sana-sini, saya baru tahu bahwa arti istilah ini adalah mekanisme politik pengorganisasian identitas (baik identitas politik maupun identitas sosial) sebagai sumber dan sarana politik. Ini menurut Muhtar Haboddin.

Politik identitas juga ada yang mengartikan gerakan politik yang memfokuskan perhatinnya pada perbedaan. Perbedaan ini kemudian menjadi suatu kategori politik yang utama. Ini jawaban yang saya terima dari Agnes Heller.

Beda lagi jawaban yang saya terima dari Donald L Morowitz. Morowitz ini, menurut informasi yang saya terima, adalah pakar politik dari Univeritas Duke di Carolina, Amerika Serikat sana. Menurutnya, Politik Identitas adalah memberian garis yang tegas untuk menentukan siapa yang akan disertakan dan siapa yang akan ditolak. Karena garis-garis penentuan tersebut tampak tidak dapat dirubah, maka status sebagai anggota bukan anggota dengan serta merta tampak bersifat permanen. Nah, bingung, kan?

Singkatnya begini: kalau kita lihat jawaban yang saya terima dari orang-orang di atas, Politik Identitas itu politik yang menonjolkan perbedaan, misalnya: kelompok A mengatakan, "Kelompok saya ini paling Islami, sedangkan kelompok B tidak. Dia penista agama dan keturunan PKI". Atau misalnya: "Jika terus-terusan bekerja sama dengan asing, maka kita yang penduduk pribumi akan tersingkir". Ya, mirip-mirip gaya Hitler gitu. Ini hanya contoh saja ya...

Perbedaan itu kemudian terus di jadikan "bahan kampanye" untuk menarik simpati masyarakat yang memang anti dengan perbedaan-perbedaan yang digembar-gemborkan itu.

Biar semakin jelas, saya sampaikan jawaban yang saya terima dari Kemala Chandakirana.

Chandakirana bilang, Politik identitas itu biasanya digunakan oleh para kontestan lima tahunan sebagai retorika politik dengan menggunakan istilah "kami" bagi “orang asli” yang menghendaki kekuasaan dan "mereka" bagi “orang pendatang” yang harus melepaskan kekuasaan. Jadi, singkatnya begini: politik identitas itu hanya sekedar alat memanipulasi —alat untuk menggalang suara— suapaya kepentingan ekonomi dan politiknya terpenuhi.

Kalau kita mengacu pada contoh di atas, Politik Identitas itu hanya memanfaatkan isu agama, ras, suku atau kelompok hanya demi memenuhi syahwat politiknya yang sudah tidak bisa ditahan atau kebelet. Jadi, wajar jika kemudian masyarakat selalu beruasaha membuka "kran konflik" dengan kelompok di luar mereka yang berbeda pandangan politik.

Sudah itu saja dulu.
*Bukan siapa-siapa.
Share:

0 comments:

Post a Comment

Home Style

Contact Form

Name

Email *

Message *

Ads

Ads

Latest News

Popular Posts

Blog Archive