Friday, July 12, 2019

BKNU Pamekasan Surati Pemerintah RI Soal Garam Madura

BKNU Pamekasan Surati Pemerintah RI Soal Garam Madura

Baca Juga

Pamekasan — Pasti Aswaja — Berdasarkan hasil temuan lapangan terkait perkembangan pergaraman saat ini, Badan Kemaritiman Nahdlatul Ulama (BKNU) Pamekasan mengirimkan surat rekomendasi kepada pemerintah Republik Indonesia melalui Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Hal itu, menurut Mahfud Effendy, Ketua BKNU Pamekasan, dilakukan atas dasar keprihatinan terhadap petambak garam. Menurutnya, kegiatan produksi garam di Pulau Madura saat ini sedang berlangsung, dimana hampir semua petambak garam sudah, sedang dan akan memanen garam bertepatan dengan berlangsungnya musim kemarau.

"Sementara, stok garam yang diproduksi oleh pegaram rakyat pada tahun sebelumnya masih menumpuk di gudang penyimpanan garam milik petambak maupun di gudang garam nasional milik koperasi," ucap Doktor yang kini menjadi dosen di Jurusan Ilmu Kelautan Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Bangkalan ini, Jumat pagi (12/07/2019).

Mahfud melanjutkan, harga garam di tingkat petambak pada beberapa sentra garam sebesar Rp. 400/kg (garam KP1). Harga ini, menurutnya, di bawah harga ketetapan pemerintah, yakni Rp750/kg untuk garam KP1, sebagaimana Peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri (Daglu) No 02/DAGLU/PER/5/2011 tentang penetapan harga penjualan garam di tingkat petani garam. Terlebih jika dibandingkan dengan  harga garam tahun sebelumnya yang mencapai Rp.4000/kg.

"Apalagi, sebagian besar perusahaan garam tidak melakukan pembelian garam milik petambak. Beberapa perusahaan melakukan pembelian dengan jumlah frekuensi rendah, volume sedikit dan masa yang terlalu pendek. Kondisi ini menimbulkan keresahan petambak garam dan masyarakat pesisir di sentra garam, mengingat usaha garam merupakan sumber utama pendapatan mereka," lanjut Mahfud.

Lebih lanjut Mahfud menyampaikan, jika kondisi ini dibiarkan tanpa penanganan serius dari pihak terkait, maka dikhawatirkan akan terjadi konflik sosial.

"Kami khawatir akan memicu konflik sosial antara  petambak dengan perusahaan garam dan berkurangnya kepercayaan petambak dan masyarakat pesisir terhadap pemerintah,” jelasnya.
Makhfud mengatakan, surat rekomendasi itu tidak hanya ditujukan kepada Pemerintah, dalam hal ini Presiden. Tapi, juga ditujukan kepada beberapa lembaga: Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kemenko Perekonomian dan Kemenko Kemaritiman, PT. Garam, serta Badan Pusat Statistik.

Kepada Presiden atau Pemerintah, BKNU Pamekasan meminta supaya mengadakan evaluasi secara serius berkenaan tata kelola terutama tata  laksana sinergi kelembagaan kementerian atau lembaga pembina garam nasional dan meninjau ulang regulasi pergaraman khususnya yang berkaitan dengan karut-marut impor garam seperti dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Perindustrian No.88  Tahun  2014. Penerbitan peraturan ini telah menjadi preseden buruk bagi penataan perundang-undangan, dan bagi tata kelola pemerintahan yang baik karena bertentangan dengan amanat Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 sebagai lex specialis yang seharusnya menjadi rujukan dalam tata niaga impor garam.

“Kepada lembaga-lembaga lain itu, kami meminta agar mereka turut andil dalam menyelesaikan permasalahan ini sesuai tugas dan fungsinya,” pungkasnya. (bor/ahn)
Share:

0 comments:

Post a Comment

Home Style

Contact Form

Name

Email *

Message *

Quotes

Quotes

Latest News

Popular Posts

Blog Archive