Sunday, July 19, 2020

Dinilai Tidak Bisa Terjemahkan UU Pesantren, PMII Jatim Minta Menag Diganti

Dinilai Tidak Bisa Terjemahkan UU Pesantren, PMII Jatim Minta Menag Diganti

Baca Juga

Surabaya - Pasti Aswaja - Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI, 24 September 2019 lalu belum sepenuhnya terealisasi.

Hal tersebut disampaikan Abdul Ghoni, Ketua Pengurua Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Timur, Sabtu malam (18/06/2020), saat ditemui di Pondok Pemuda Graha Pergerakan, Sidoarjo.

Menurutnya, lemahnya realisasi UU Pesantren itu lantara Menteri Agama (Menag), Fachrul Razi, belum bisa menerjemahkannya dalam bentuk teknik pelaksanaan, padahal UU Pesantren lama disahkan.

"Sampai sekarang belum juga ditindaklanjuti oleh Menteri Agama. Beginilah, kalau punya menteri agama yang tidak paham pondok pesantren," sesal pria kelahiran Sampang, Madura tersebut.

Tidak hanya itu, Ghoni juga menyebutkan, Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) merupakan lembaga paling tidak serius mulai dari awal kabinet terbentuk.

"Saya sih menyarankan, agar Presiden Jokowi mengambil langkah extraordinary, sesuai pidatonya pada rapat kabinet lalu dan me-reshuffle Menteri Agama, Fachrul Razi," ungkap Ghoni.

Sebagai informasi, pada 18 Juni lalu, dalam Sidang Kabinet Paripurna, Presiden Jokowi menyatakan kekecewaanya terhadap kinerja kementerian dan lembaga negara. Presiden menilai para menteri masih bekerja seperti biasa, padahal Indonesia menghadapi masa pandemi Covid-19. (nal/bor)
Share:

0 comments:

Post a Comment

Home Style

Contact Form

Name

Email *

Message *

Quotes

Quotes

Latest News

Popular Posts